Dua dekade lalu, konsep bahwa manusia mampu berbicara dengan mesin mungkin hanya ada di dalam plot-plot fiksi ilmiah saja. Namun hari ini, nyatanya manusia telah mulai hidup berdampingan dengan mesin berkat bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan algoritma—baik membantu dalam mempelajari bahasa asing, memesan makanan hingga menavigasi tujuan berkendara.
Paling anyar, banyak orang terus memperbincangkan sebuah chatbot kecerdasan buatan OpenAI—yang juga disponsori oleh orang terkaya sekaligus paling kontroversial di dunia, Elon Musk—yaitu ChatGPT. Sistem ini merupakan salah satu pemodelan bahasa otomatis yang paling pesat saat ini, dimana dapat dilatih untuk mampu meniru obrolan manusia.
ChatGPT memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan respon yang untuk berbagai pertanyaan yang luar biasa. Platform tersebut bahkan mampu dapat menanggapi pertanyaan lanjutan, membuat modifikasi berdasarkan permintaan, serta menulis dan merevisi kode algoritme secara otomatis.
Semakin berkembangnya platform-platform AI dalam beberapa waktu terakhir ini, sesungguhnya telah membuka peluang besar bagi kemajuan peradaban manusia, dimana salah satu masalah terbesarnya adalah masih maraknya praktik korupsi. Adopsi teknologi AI dan machine learning dalam kerja antikorupsi mulai banyak diterapkan oleh penyelidik, bank, dan lembaga keuangan untuk mengungkap kejahatan keuangan, penipuan, atau transaksi mencurigakan.
Penggunaan AI yang menarik dapat dilihat di Brasil, Ukraina dan Kenya. Kantor Inspektorat Brasil telah berhasil mengembangkan aplikasi pembelajaran mesin untuk memperkirakan risiko perilaku korup di antara pegawai negerinya. Mesin yang digunakan telah mampu mencatat rekam jejak pelanggaran hukum, catatan pendidikan, afiliasi politik, hubungan bisnis, yang kemudian dimasukkan dalam analisis variabel.
Sementara Transparency International Ukraina telah mengembangkan alat AI-nya sendiri untuk membuka transparansi dari penawaran curang (bid rigging) dalam proses pengadaan barang dan/jasanya. Mereka menamai alat tersebut dengan Dozorro, sistem yang digunakan ntuk memantau sistem pengadaan pemerintah, yakni Prozorro. Di Kenya, kelompok riset IBM mengklaim telah berhasil menaikan posisi negaranya dari 136 ke 61 dalam World Bank Index for Ease of Doing Business sejak 2014 karena menggunakan AI untuk mengidentifikasi masalah hiper-regulasi yang menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan birokrasi.
Eksperiman penggunaan ChatGPT beberapa waktu terakhir juga membuktikan bahwa sistem tersebut mampu merespon sejumlah topik reflektif yang kerap diperbincangkan oleh komunitas antikorupsi, mulai dari penyebab korupsi, cara melawannya hingga inspirasi-inspirasi dalam kampanye gerakan antikorupsi. Pendekatan penggunaan teknologi digital dalam antikorupsi juga mampu direspon secara natural oleh ChatGPT.
Terlepas dari harapan optimis diatas bahwa AI mampu mengungkap bahkan memprediksi terjadinya korupsi, tetap perlu ada perhatian besar terkait keterbatasannya. Pertama, penelitian mengenai AI dan antikorupsi saat ini masih sangat sedikit untuk membuka tabir tentang algoritme antikorupsi. Tak berbeda jauh seperti teknologi lain seperti face recognition dan penilaian risiko pada penjatuhan hukuman, masih diperlukan proses identifikasi yang lebih jauh tentang aspek pemanfaatan dan implikasinya baik dari segi teknis, yuridis maupun etis.
Kedua, agar AI benar-benar mencapai potensi terbesarnya bagi upaya antikorupsi sebagaimana yang didorong oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, prasyarat utama dalam penerapan AI yaitu infrastruktur data digital yang dapat diakses juga harus maju. Hal ini disebabkan AI sering bekerja dengan metrik yang terkait dengan probabilitas, akurasi, presisi, kepekaan, dan spesifikasi tertentu. Jika kita menginginkan upaya antikorupsi yang lebih baik, perlu dipahami bagaimana memastikan imparsialitas dari operasi alat AI ini sendiri. Jika tidak, akan berisiko melanggengkan penyakit yang justru ingin disembuhkan.
Ketiga, pemanfaatan AI seperti ChatGPT juga tetap membutuhkan pengawasan manusia atas input dan hasil dari sistem algoritmik. Pemetaan luas ini akan membantu kita lebih memahami sekaligus mempertanyakan kualitas data yang digunakan dan siapa yang merancang, menyebarkan, mengoperasikan dan mengendalikan alat-alat tersebut. Upaya menghindari bias ini sama pentingnya dengan penguasaan teknologi itu sendiri. Artinya, tetap dibutuhkan pertimbangan manusia sebagai komponen penting dari sistem otomatis tersebut. Langkah Ini termasuk memastikan keberadaan orang yang bertanggung jawab atas tugas mulai dari pemrograman hingga pemeliharaan, serta menyampaikan kepada warga tentang keputusan apa yang dibuat, hasil dan kemungkinan dampaknya.
Akhirnya, penelitian AI lebih lanjut ini krusial mengingat di masa depan, bukan tidak mungkin penerapan alat AI untuk pemrograman antikorupsi dapat membantu atau bahkan menggantikan pembuat keputusan manusia. Sasaran dari paradigma antikorupsi dalam penggunaan teknologi AI juga tetap penting untuk menilai tata kelola dan integritas alat AI yang digunakan. Dibutuhkan pertimbangan atas potensi risiko dan hasil tak terduga saat membuat dalam menggunakan alat ini. Lebih penting lagi, di waktu mendatang, pemanfaatan AI juga harus dapat diaudit dan dijelaskan secara bertanggung jawab kepada publik.
Leave a Reply