-
Kejahatan “Biasa” Bernama Korupsi
Dimasukkannya delik tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) hanya menyisakan keuntungan hampa bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun kebijakan rekodifikasi diklaim telah dilakukan secara terbuka dan terbatas, nyatanya perubahan pada sejumlah delik ini berpotensi menimbulkan efek jera yang minim karena mereduksi sifat khusus pada penanganan tindak pidana korupsi. Perubahan…
-
Integritas Hakim Terus Tergerus
Sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Herberth Godliaf Uktolseja, mantan hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Jawa Timur yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pekan lalu tidak cukup memberikan efek jera. Aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas unsur pidana korupsi dalam suap perkara kasasi ini. Jika tidak, persoalan integritas hakim masih akan terus menjadi catatan untuk dunia…
-
Berharap Paritas dari Pengadil Terakhir Korupsi
Kiprah dua hakim ad-hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung (MA) yang baru dilantik pekan lalu akan sangat dinantikan publik. Sebagai hakim anyar, Agustinus Purnomo Hadi dan Arizon Mega Jaya punya tantangan besar untuk mendongkrak paritas perkara-perkara korupsi di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Belakangan, isu paritas pemidanaan perkara korupsi terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat….
-
Gelap Gulita Pemilihan Penjabat
Riuh pemilihan penjabat kepala daerah di 271 wilayah merupakan implikasi dari proses yang tertutup, tidak demokratis serta cenderung kompromistik terhadap kepentingan politik praktis. Padahal, jika Pemerintah mempersiapkannya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip integritas, polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi karena telah menjadi kesepakatan kolektif dari keputusan politik penerapan Pilkada serentak nasional. Kebutuhan pengaturan pemilihan para caretaker yang sesuai…
-
Alarm Bahaya Korupsi Pertahanan
Di tahun ini Indonesia mendapatkan kado pilu dalam peringatan hari antikorupsi. Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah 2020 yang dirilis oleh Transparency International menempatkan sektor pertahanan Indonesia masih berada di kategori risiko korupsi tinggi. Indonesia mendapatkan skor 47/100 dan berada di peringkat 34 dari 86 negara yang diukur, sejajar dengan Yunani, Kosovo, Portugal dan Argentina sebagai negara…
-
Obral Murah Remisi Koruptor
Selain melukai rasa keadilan hukum, remisi bagi para 214 narapidana korupsi pada perayaan momen Kemerdekaan RI yang ke-76 tahun kembali menegaskan nyatanya ketidakberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Obral remisi bagi para maling negara ini justru akan terus memperburuk kualitas pemberian efek jera dalam tatanan yuridis kita. Berulang kali publik diperlihatkan, penegak hukum tak mampu menangkap…
