-
Tantangan Pengembalian Aset Luar Negeri Perkara BLBI
Keraguan publik terhadap kemampuan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di dalam menagih aset Rp 110 triliun yang berada di tangan 48 obligor, terutama aset-aset yang telah berpindah tangan ke luar negeri sesungguhnya sangat wajar. Pesimisme ini mengingat tim yang dibentuk Pemerintah pada awal April lalu tersebut tidak dilengkapi dengan…
-
Lagu Lama Pengadaan Alutsista
Presiden harus segera menghentikan rencana Menteri Pertahanan Prabowo untuk membeli 15 jet tempur bekas Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria. Kecurigaan publik saat ini tentu wajar mengingat proses pengadaan pesawat ini lebih ramai diwarnai oleh isu suap perusahaan Airbus kepada pejabat publik di Austria pada 2002 silam. Pemerintah kerap memilih upaya retrofit, padahal kualitas produk…
-
New Normal Era for Political Dynasties
The arrest of the East Kutai Regent Ismunandar and his wife, the Chairperson of the East Kutai DPRD Encek Unguria, emphasized the strong connection between corruption and political dynasties. With executive power held by Ismunandar and legislative power held by Encek, the power is exercised without supervision. It’s indisputable for projects in East Kutai to…
-
Normal Baru KPK
Tepat 20 Juni 2020 lalu menandai masa kerja satu semester pimpinan KPK periode 2019-2023. Sebagaimana yang diduga, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi telah membawa ekses besar bagi kinerja KPK: bukan hanya menghambat kerja pro-yustisia, namun juga membuat kerja pencegahan korupsi tidak efektif. Gejala normal baru bagi KPK ini setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, menurun…
-
Menggugat Wacana Pembebasan Koruptor
Upaya melonggarkan hukuman bagi narapidana korupsi nampaknya belum akan surut. Walaupun Presiden Joko Widodo menolak merevisi atau mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dapat mempercepat masa hukuman bagi narapidana khusus termasuk koruptor, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat tetap bergeming akan mencabutnya melalui RUU Permasyarakatan pada periode sidang ini. Padahal seharusnya Negara fokus pada…
-
Sembunyi-sembunyi Anggaran Pertahanan
Publik sudah sepatutnya curiga dengan penolakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membuka rincian anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2020. Dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi I DPR RI dua pekan lalu, Mantan Danjen Kopassus itu berdalih bahwa informasi seputar postur pertahanan merupakan sebuah rahasia negara. Sebagai penerima alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lembaga lainnya sebesar…
