Tag: KPK
-
Indonesia’s anticorruption fight: Serving politics, not justice
A year into the Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka administration, Indonesia’s fight against corruption stands at a dangerous crossroads. The language of reform still fills speeches, but the practice of power tells another story. Behind promises of “clean governance” lies a quiet but profound transformation: Law enforcement is no longer serving justice; it is…
-
To Defend the Public Interest, Indonesia Must Protect Those Who Expose It
Indonesia’s commitment to anti-corruption has often been articulated through laws, institutions, and international treaties. It ratified the United Nations Convention against Corruption in 2006, established the Corruption Eradication Commission, and frequently promotes public participation as part of its integrity agenda. But for all these commitments, a fundamental gap remains. Indonesia still has no enforceable legal…
-
From Antarctica to Amnesty: The Twists and Turns of Prabowo’s Anti-Corruption Drive
Upon assuming office in October 2024, President Prabowo Subianto delivered a forceful inaugural address, underscoring his commitment to eradicating corruption. His bold declarations, including a vow to “pursue corruptors to Antarctica,” signaled an uncompromising stance. The administration’s anti-corruption agenda is encapsulated in ASTACITA, which aims to reform political, legal, and bureaucratic institutions while strengthening enforcement…
-
KPK dalam Ketiak Kekuasaan
Permisifnya sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap merebaknya isu gratifikasi pesawat jet pribadi Kaesang Pangerep, putra bungsu Presiden Jokowi mencerminkan telah paripurnanya penundukkan lembaga antikorupsi itu oleh pengaruh kekuasaan eksekutif. KPK yang tampak teramputasi keberaniannya ini jelas akan menjadi preseden buruk bagi peluang pengungkapan korupsi yang menyenggol elit politik di masa depan. Tamparan keras ini…
-
Normal Baru KPK
Tepat 20 Juni 2020 lalu menandai masa kerja satu semester pimpinan KPK periode 2019-2023. Sebagaimana yang diduga, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi telah membawa ekses besar bagi kinerja KPK: bukan hanya menghambat kerja pro-yustisia, namun juga membuat kerja pencegahan korupsi tidak efektif. Gejala normal baru bagi KPK ini setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, menurun…
-
Cicak versus Biaya Babak Keempat
Proses seleksi kandidat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023 patut diragukan. Dari 20 nama kandidat terakhir, sebagian besar dipertanyakan integritas dan kapabilitasnya: enggan melaporkan harta kekayaan, terbukti melanggar etik dan diduga kuat menghambat penuntasan kasus korupsi. Dua kandidat dari Polri, mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli Bahuri dan Irjen Antam Novambar, diduga memiliki catatan merah dengan…
-
Menolak KPK Rasa Polri
Keinginan Polri mengirimkan perwakilannya untuk menjadi pimpinan KPK kedepan perlu dicermati. Pasalnya, masuknya unsur dari Polri di KPK tidak serta merta menambah efektivitas pemberantasan korupsi. Terlebih, dua di antara sembilan nama calon—Irjen Antam Novambar dan Irjen Dharma Pongrekum—diduga bermasalah dengan terlibat saat KPK tengah menyidik dugaan korupsi di tubuh Polri. Walaupun Pansel dan Kapolri mengatakan…