Tag: penegakan hukum
-
Indonesia’s anticorruption fight: Serving politics, not justice
A year into the Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka administration, Indonesia’s fight against corruption stands at a dangerous crossroads. The language of reform still fills speeches, but the practice of power tells another story. Behind promises of “clean governance” lies a quiet but profound transformation: Law enforcement is no longer serving justice; it is…
-
Tannos, Golden Passports, and the Price for Impunity
For years, fugitive businessman Paulus Tannos has managed to evade justice in Indonesia despite being a key suspect in the multi-trillion-rupiah e-ID project, one of the country’s most egregious corruption scandals. His prolonged freedom is not just an isolated case, but a troubling reflection of two overlapping failures. First, it exposes how the global system…
-
Criminalizing foreign bribery at home
The recent bribery scandal involving German software company System Application and Product (SAP) highlights the importance of cracking down on bribery by foreign public officials in Indonesia. According to an official statement on the website of the United States Department of Justice (DOJ) released on Jan. 10, SAP was proven to have violated the Foreign…
-
Indeks Persepsi Korupsi dan Tragedi Hukum Kita
Argumentasi sejumlah pejabat teras Pemerintah bahwa ramuan digitalisasi, deregulasi dan debirokratisasi akan menjadi obat jitu untuk mengatrol skor Indeks Persepsi Korupsi sangat patut dipertanyakan. Pasalnya, Pemerintah tampak abai dan bahkan terkesan tutup mata dengan masalah fundamental korupsi itu sendiri, yaitu korupsi politik. Pandangan ini dikemukakan Pemerintah setelah skor Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang diluncurkan Transparency…
-
Jerat Itu Bernama Korupsi
Ambruknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 menjadi kado pahit menjelang peringatan 25 tahun reformasi. Ironisnya, penurunan skor tersebut adalah yang terburuk sejak tahun 1997, atau seperempat abad setelah dimulainya era pasca Orde Baru itu sendiri. Skor Indonesia yang turun empat poin menjadi 34 juga cerminan salah satu penurunan tercuram di wilayah Asia. Dari sisi peringkat,…
-
Berharap Paritas dari Pengadil Terakhir Korupsi
Kiprah dua hakim ad-hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung (MA) yang baru dilantik pekan lalu akan sangat dinantikan publik. Sebagai hakim anyar, Agustinus Purnomo Hadi dan Arizon Mega Jaya punya tantangan besar untuk mendongkrak paritas perkara-perkara korupsi di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Belakangan, isu paritas pemidanaan perkara korupsi terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat….
-
Obral Murah Remisi Koruptor
Selain melukai rasa keadilan hukum, remisi bagi para 214 narapidana korupsi pada perayaan momen Kemerdekaan RI yang ke-76 tahun kembali menegaskan nyatanya ketidakberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Obral remisi bagi para maling negara ini justru akan terus memperburuk kualitas pemberian efek jera dalam tatanan yuridis kita. Berulang kali publik diperlihatkan, penegak hukum tak mampu menangkap…
-
Menggugat Wacana Pembebasan Koruptor
Upaya melonggarkan hukuman bagi narapidana korupsi nampaknya belum akan surut. Walaupun Presiden Joko Widodo menolak merevisi atau mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dapat mempercepat masa hukuman bagi narapidana khusus termasuk koruptor, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat tetap bergeming akan mencabutnya melalui RUU Permasyarakatan pada periode sidang ini. Padahal seharusnya Negara fokus pada…