Alvin Nicola

Author: alvinnicola

  • Criminalizing foreign bribery at home

    The recent bribery scandal involving German software company System Application and Product (SAP) highlights the importance of cracking down on bribery by foreign public officials in Indonesia. According to an official statement on the website of the United States Department of Justice (DOJ) released on Jan. 10, SAP was proven to have violated the Foreign…

  • A bittersweet gift to mark 20 years of the UN antigraft convention

    As we commemorate today the 20th anniversary of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), the corruption eradication agenda in Indonesia is growing increasingly concerning. Indonesia scored a historic low in the 2022 Corruption Perception Index (CPI), the worst since 1997, almost two decades since the beginning of the UNCAC regime in Indonesia. Indonesia’s slump…

  • The Rempang project and infrastructure accountability risk

    The embers of resistance that have not been extinguished on Rempang Island near Singapore portray the imposition of the Jokowism paradigm in infrastructure development. As if following its predecessor project, land issues for the development of the Rempang Eco-City Area have similar symptoms, starting from the absence of democratic practices, zero meaningful public participation and…

  • Salah Kaprah Korupsi Kecil

    Pernyataan Melchias Markus Mekeng, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar belakangan bukan hanya cacat logika, namun bisa berujung pada normalisasi korupsi yang meluas. Jika tak dikoreksi, pandangan anggota legislatif itu jelas akan menebalkan lingkaran setan inefisiensi birokrasi serta menurukan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Dalam rapat bersama Kementerian Keuangan tersebut, Mekeng mengeluarkan pernyataan bermasalah…

  • Menyingkap Kekayaan Gelap Pejabat

    Bau tak sedap tumpukan harta kekayaan Rafael Alun Prisambodo sesungguhnya telah menyengat tajam sejak tahun 2012. Kala itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah meneruskan sinyal kuat pencucian uang ke aparat penegak hukum serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai pengawas internal. Sayangnya, langkah korektif baru diambil lebih dari satu dekade kemudian setelah namanya…

  • Indeks Persepsi Korupsi dan Tragedi Hukum Kita 

    Argumentasi sejumlah pejabat teras Pemerintah bahwa ramuan digitalisasi, deregulasi dan debirokratisasi akan menjadi obat jitu untuk mengatrol skor Indeks Persepsi Korupsi sangat patut dipertanyakan. Pasalnya, Pemerintah tampak abai dan bahkan terkesan tutup mata dengan masalah fundamental korupsi itu sendiri, yaitu korupsi politik.  Pandangan ini dikemukakan Pemerintah setelah skor Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang diluncurkan Transparency…

  • Jerat Itu Bernama Korupsi 

    Ambruknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 menjadi kado pahit menjelang peringatan 25 tahun reformasi. Ironisnya, penurunan skor tersebut adalah yang terburuk sejak tahun 1997, atau seperempat abad setelah dimulainya era pasca Orde Baru itu sendiri.   Skor Indonesia yang turun empat poin menjadi 34 juga cerminan salah satu penurunan tercuram di wilayah Asia. Dari sisi peringkat,…

  • ChatGPT, Kecerdasan Buatan dan Peluang Melawan Korupsi 

    Dua dekade lalu, konsep bahwa manusia mampu berbicara dengan mesin mungkin hanya ada di dalam plot-plot fiksi ilmiah saja. Namun hari ini, nyatanya manusia telah mulai hidup berdampingan dengan mesin berkat bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan algoritma—baik membantu dalam mempelajari bahasa asing, memesan makanan hingga menavigasi tujuan berkendara.  Paling anyar, banyak orang terus memperbincangkan…

  • Kejahatan “Biasa” Bernama Korupsi

    Dimasukkannya delik tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) hanya menyisakan keuntungan hampa bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun kebijakan rekodifikasi diklaim telah dilakukan secara terbuka dan terbatas, nyatanya perubahan pada sejumlah delik ini berpotensi menimbulkan efek jera yang minim karena mereduksi sifat khusus pada penanganan tindak pidana korupsi. Perubahan…

  • Integritas Hakim Terus Tergerus

    Sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Herberth Godliaf Uktolseja, mantan hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Jawa Timur yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pekan lalu tidak cukup memberikan efek jera. Aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas unsur pidana korupsi dalam suap perkara kasasi ini. Jika tidak, persoalan integritas hakim masih akan terus menjadi catatan untuk dunia…